Refly Harun sorot kantor Luhut Binsar Pandjaitan yang digeruduk massa terkait PCR dan mandatory vaksin. /YouTube/Refly Harun |
SNOL, JAKARTA – Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan telah digeruduk massa pada Selasa, 15 Februari kemarin.
Aksi demonstrasi yang
dilakukan massa di depan kantor Menko Luhut Binsar mendapat sorotan dari Ahli
Tata Hukum Negara, Refly Harun.
Refly Harus menyoroti
persoalan yang menjadi alasan massa menggelar demo, yakni soal PCR dan mandatory
vaksin.
Refly Harun juga
turut menyayangkan otoritas yang sejauh ini tak kunjung membuka dialog dengan
masyarakat.
"Lagi-lagi ya,
kelompok yang concern terhadap soal PCR, mandatory vaksin dan lain sebagainya
berdemo, dan sayangnya sampai saat ini, tidak ada otoritas yang mau menemui
mereka untuk berdialog, padahal mereka minta dialog, nah itu yang patut
disayangkan sesungguhnya," kata Refly Harun dikutip SNOL dari PikiranRakyat-Depok
Rabu, (16/2/2022).
Lebih lanjut, ia
menilai bahwa sejatinya permintaan masyarakat untuk melakukan dialog bukanlah
hal yang sulit, tetapi pemerintah sayangnya tak kunjung membuka dialog sampai
saat ini.
"Kita tidak
boleh merasa benar satu pihak sendiri, tapi harus ada dialog, nah dialog ini
yang sesungguhnya mereka mintakan, kan tidak susah," ungkap dia.
Ia juga turut
menyindir pemerintah bahwasanya mereka harus mengatakan kondisi pandemi yang
sesungguhnya, bukan hasil rekayasa.
"Kalau memang
pandemi ini tidak berbahaya, ya harus nyatakan demikian kalau sudah tidak
berbahaya lagi seperti Omicron yang katanya daya bunuhnya cuman dua kali dari
flu biasa," tandasnya.
Sebelumnya, massa
yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat telah menggelar aksi demonstrasi
di depan kantor Menko Luhut pada Selasa kemarin.
Salah seorang orator
dalam aksi demonstrasi tersebut menyuarakan beberapa keinginan masyarakat, di
antaranya meminta pemerintah untuk menghentikan penggunaan tes PCR.
Menurutnya, tes PCR
hanya akan memperkaya para elite, sedangkan kesengsaraan akan dirasakan rakyat.
Selain itu, mereka
juga meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan PPKM dan menghentikan
seluruh kepalsuan yang terjadi selama pandemi Covid-19.
Aksi demonstrasi yang
dilakukan oleh beberapa kalangan massa itu dikabarkan berjalan kondusif.
Aparat kepolisian tampak bersiaga dalam aksi demonstrasi yang terjadi di kantor Menko Luhut tersebut.***